TATA KELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KALIMANTAN SELATAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KEBERLANJUTAN, AKUNTABILITAS, DAN MUTU PELAYANAN
DOI:
https://doi.org/10.58526/ezrasciencebulletin.v3i2.510Keywords:
Jaminan Kesehatan Nasional, , tata kelola publik, kebijakan kesehatan, Kalimantan Selatan, Universal Health CoverageAbstract
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai cakupan hampir universal di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tingkat kepesertaan mendekati 100 persen. Namun, capaian Universal Health Coverage (UHC) tersebut tidak secara otomatis mencerminkan kematangan tata kelola JKN secara substantif. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis tata kelola JKN di Kalimantan Selatan dengan menempatkan capaian UHC sebagai titik awal evaluasi, bukan tujuan akhir kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan, berbasis telaah regulasi, laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) DJSN, dokumen kinerja daerah, serta literatur ilmiah terkait good public governance dan jaminan kesehatan. Analisis difokuskan pada enam dimensi tata kelola JKN, yaitu regulasi, kelembagaan, pembiayaan, pelayanan, data dan teknologi, serta pengawasan dan akuntabilitas. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara keberhasilan administratif dan perlindungan layanan yang efektif, yang tercermin dalam fragmentasi kelembagaan, ketidakpastian pembiayaan, variasi mutu pelayanan, integrasi data yang lemah, serta pengawasan yang masih dominan administratif. Artikel ini menawarkan kebaruan konseptual dengan menggeser paradigma evaluasi JKN dari pendekatan berbasis cakupan menuju tata kelola berbasis perlindungan efektif. Temuan ini menegaskan perlunya reposisi peran pemerintah daerah sebagai arsitek tata kelola JKN lokal guna menjamin keberlanjutan, keadilan, dan legitimasi sistem jaminan kesehatan di tingkat layanan.
References
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., … Thabrany, H. (2018). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. The Lancet, 393(10166), 75–102. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2021). Statistik Jaminan Kesehatan Nasional 2016–2021. BPJS Kesehatan.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menurut kabupaten/kota dan jenis jaminan di Provinsi Kalimantan Selatan. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
Bakhtiar, R. (2021). Ketanggapan pemerintah daerah terhadap sasaran roadmap jaminan kesehatan nasional tahun 2014–2019 di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 10(3), 145–156.
Cotlear, D., Nagpal, S., Smith, O., Tandon, A., & Cortez, R. (2015). Going universal: How 24 developing countries are implementing universal health coverage reforms from the bottom up. World Bank Group.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2022). Statistik JKN dan analisis keberlanjutan pembiayaan. DJSN RI.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025a). Poin temuan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. DJSN RI.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025b). Kesimpulan dan rekomendasi fokus group discussion monitoring dan evaluasi JKN di Provinsi Kalimantan Selatan. DJSN RI.
Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025c). Tindak lanjut permasalahan JKN di Provinsi Kalimantan Selatan. DJSN RI.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru. (2025). Laporan monitoring dan evaluasi JKN Triwulan III Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
Kurhayadi, K., & Susniwati, S. (2020). Kolaborasi tata kelola program BPJS dalam penanggulangan defisit program BPJS Kesehatan. JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4(2), 349–360.
Media Center Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). Pemprov Kalsel berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan inklusif dan merata melalui forum kemitraan JKN-KIS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Moeis, A. I. A. (2025). Transformasi sistem pembiayaan JKN: Dari INA-CBG’s menuju Indonesia Diagnosis Related Groups (IDRG). Prosiding Seminar Nasional KARS–FPH UI.
Novitasari, D. (2025). Good public governance dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional: Tantangan akuntabilitas dan transparansi layanan. BMC Health Services Research, 25, 892. https://doi.org/10.1186/s12913-025-00892
Obermann, K., Chanturidze, T., Glazinski, B., Dobberschuetz, K., Steinhauer, H., & Schmidt, J. O. (2018). The shaded side of the UHC cube: A systematic review of human resources for health management in social health protection schemes. Health Economics Review, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s13561-018-0194-4
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Situmorang, R., Nugroho, R., & Pratama, Y. (2026). Governance gap dalam implementasi jaminan kesehatan nasional di daerah. Journal of Health Policy and Management, 11(1), 45–59.
Teguh, M. J. (2025, July 30). Menjaga keberlanjutan dan memperkuat tata kelola BPJS Kesehatan. detikNews. https://news.detik.com/kolom/d-8036790/menjaga-keberlanjutan-dan-memperkuat-tata-kelola-bpjs-kesehatan
Thabrany, H. (2014). Jaminan kesehatan nasional (Edisi ke-2). Rajagrafindo Persada.
Wahyudi, A. (2025). Tata kelola sistem rujukan dan keselamatan pasien dalam era JKN. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 14(2), 101–114.
Wiasa, I. N. D. (2022). Jaminan kesehatan nasional yang berkeadilan menuju kesejahteraan sosial. CV Feniks Muda Sejahtera.
World Health Organization. (2023). Strengthening referral systems for universal health coverage. WHO Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ahyar Wahyudi (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright @2022. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which permits unrestricted commercial used, distribution and reproduction in any medium
Ezra Science Bulletin is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
